Pemkab Purbalingga terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penataan susunan perangkat daerah pascapenggabungan OPD. Pelantikan lima Kepala Dinas oleh Bupati Purbalingga pada hari Senin (12/01/2026) di Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga menjadi bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi untuk memperkuat koordinasi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
Penyederhanaan struktur organisasi dari 27 menjadi 23 OPD merupakan langkah strategis reformasi birokrasi yang berorientasi pada efektivitas kinerja, penguatan kolaborasi, dan hasil nyata bagi masyarakat.
“Penyesuaian SOTK ini bukan sekedar perubahan nama atau penggabungan dinas, tetapi upaya membangun organisasi yang lebih efektif, mudah berkoordinasi dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” Ujar Bupati Fahmi.
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Fahmi akan melakukan evaluasi kinerja secara triwulanan kepada seluruh pejabat, sebagai bentuk penguatan sistem merit dan pengendalian kinerja pemerintahan daerah. Evaluasi ini menekankan capaian output, efektivitas program, serta kontribusi nyata perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan.
Kebijakan evaluasi kinerja triwulanan ini selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Inspektorat selaku APIP yang memiliki peran sebagai consulting partner, akan terus berupaya mendampingi perangkat daerah melalui pembinaan, reviu, dan penguatan manajemen risiko serta pengendalian internal untuk mengoptimalkan kinerja perangkat Daerah.
Ato Sutanto, Inspektur Inspektorat Daeah Kabupaten Purbalingga menyampaikan bahwa Inspektorat Daerah Berkomitmen hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai mitra strategis untuk memastikan kinerja terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Bersama, kita wujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil demi pelayanan publik yang semakin baik” Ungkapnya (Rfq)
