Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk laporan keuangan daerah tahun 2018.

Predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (28/5).

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyatakan syukur atas perolehan ini sebab oredikat ini diperoleh  pasca “krisis” tragedi operasi tangkap tangan (OTT) tahun lalu.

“Pemerintah daerah yang pasca krisis OTT, di BPK biasanya ada mitos tidak pernah mendapatkan WTP. Itupun dialami oleh daerah lain juga. Tapi ternyata BPK memberikan apresiasi kepada Kabupaten Purbalingga karena bisa memecahkan mitos tersebut,” ujarnya.

Perolehan predikat ini, menurutnya merupakan dukungan dan kerjakeras semua pihak di jajaran Pemkab Purbalingga dan doa masyarakat yang telah sengkuyung, membantu pemerintah dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Ini diharapkan menjadi motivasi untuk seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Purbalingga. Terutama lebih meningkatkan efektifitas, profesionalisme, dalam hal kinerja tata keuangan. Ini prestasi luar biasa, kita wajib menysukuri,” katanya.

Melansir dari detik.com, Ayub Amali Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Mengungkapkan bahwa predikat ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan memang buah kerja keras pemerintah daerah. “Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk,” ujar Ayub. Selain Purbalingga BPK menyerahkan LHP untuk 26 Pemda di Jateng di Semarang. Adapun rincian Pemda yang mendapat opini WTP itu adalah, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan.